DPRD NTB Didesak Segera Legislasi Aturan Perlindungan Santri sebagai Upaya Preventif Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
MATARAM – PC PMII Kota Mataram secara lantang menuntut DPRD Provinsi NTB untuk segera melakukan langkah konkret melalui pembentukan Perda perlindungan santri sebagai respon atas meningkatnya kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa penundaan pembuatan aturan tersebut merupakan bentuk kegagalan legislator dalam memberikan rasa aman bagi santri yang masa depannya sedang dipertaruhkan.
Ketua PC PMII Kota Mataram, Lalu Rizky Hidayat, didampingi Sekretaris Muhammad Sapiin, menilai bahwa kehadiran regulasi daerah yang mengikat secara hukum merupakan kebutuhan mendesak. “Kami mendesak DPRD NTB segera bekerja konkret. Jangan sampai wakil rakyat hanya hadir ke pondok pesantren saat momentum kampanye politik saja, namun abai ketika terjadi darurat kekerasan yang menghancurkan masa depan santri,” tegas Muhammad Sapiin di Mataram, Minggu (7/6/2026).
Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh temuan maraknya kasus kekerasan struktural, pelecehan seksual, dan tindakan penganiayaan fisik yang terjadi di berbagai pondok pesantren di wilayah NTB, yang sering kali ditutupi oleh budaya kebungkaman (culture of silence) dan resistensi pihak yayasan.
PC PMII Kota Mataram memandang bahwa instrumen hukum berupa Perda akan memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi, audit sarana-prasarana, serta pemberian sanksi administratif hingga pidana bagi pihak-pihak yang lalai dalam melindungi anak didik. Meski NTB telah memiliki beberapa regulasi perlindungan anak, PC PMII menilai bahwa dibutuhkan lex specialis yang mengatur secara spesifik tentang ekosistem pondok pesantren sebagai wujud komitmen nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia.
“Jika DPRD dan Pemprov NTB sungguh-sungguh berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, maka pembuatan Perda ini tidak bisa lagi ditunda. Kami menunggu bukti nyata keberanian politik para legislator untuk segera membahas dan mengesahkan peraturan ini sebelum jatuhnya korban-korban berikutnya,” tutup Lalu Rizky.
