Merajut Kembali Kepercayaan Publik, Sinergi Satgas Pangan dan Bulog Menumpas Kejahatan Kerah Putih
Satgas Pangan dan Bulog
“Kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia dan penjamin pangan akan runtuh secara komprehensif apabila masyarakat terus-menerus menemukan bahwa beras subsidi dipalsukan.” Peringatan tajam dari Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi Indef yang dikutip dalam kajian AP3DA-NTB ini, bukanlah isapan jempol belaka.
Beras adalah urat nadi kehidupan bangsa. Ketika seorang ibu rumah tangga mendapati beras berlogo SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dibelinya berisi menir, atau takarannya susut dari 5 kilogram, kekecewaan yang muncul bukan hanya pada pedagang, tetapi menjalar menjadi ketidakpercayaan pada institusi negara. Inilah yang disebut sebagai Consumer Deadweight Loss, kerugian bobot mati yang mencederai keadilan sosial.
Menyadari bahaya dari krisis legitimasi ini, kepolisian dan pemerintah daerah di NTB tidak tinggal diam. Pergeseran paradigma dari sekadar teguran administratif menjadi penindakan represif (law enforcement) adalah jawaban tegas atas jeritan masyarakat.
Polda NTB melalui Ditreskrimsus dan Satgas Pangan di berbagai wilayah (Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram) bergerak sporadis dan presisi. Mereka tidak lagi menjerat mafia pangan dengan pasal ringan. Konstruksi hukum pidana berlapis (concursus idealis/realis) diterapkan. Para tersangka, mulai dari FP sang agen nakal hingga NA sang oknum abdi negara, dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU Merek dan Indikasi Geografis.
“Penggunaan karung berlogo Bulog edisi lama untuk menyelimuti beras oplosan adalah kejahatan pemalsuan merek korporat, yang didesain secara sengaja untuk merusak kredibilitas BUMN demi ekstraksi laba,” tegas laporan kepolisian.
Di usia yang menginjak 59 tahun, Perum BULOG berada di garda terdepan pusaran badai ini. Alih-alih menutup-nutupi kasus filial yang bermasalah, Bulog NTB justru mendukung penuh langkah sapu bersih yang dilakukan Satgas Pangan. Ini adalah bukti bahwa semangat “Mengawal Pangan Menjaga Masa Depan” bukanlah slogan kosong.
Aksi demonstrasi Aliansi Pemuda Peduli Pangan Daerah (AP3DA) di Mataram juga harus dipandang sebagai energi positif, bentuk cinta masyarakat yang menuntut perbaikan sistemik, bukan sekadar pelampiasan amarah. Dinas Perdagangan NTB pun telah menyatakan komitmen untuk mencabut izin oknum agen yang berkhianat secara permanen.
Pada akhirnya, sinergi antara kepolisian yang berani, Bulog yang responsif untuk berbenah, dan masyarakat sipil yang kritis adalah resep paling ampuh untuk memulihkan ekosistem tata niaga pangan. Kepercayaan publik perlahan dirajut kembali, membuktikan bahwa negara hadir, berdiri tegak, dan tak pernah berkompromi dengan mafia.
